
Israel memiliki sistem politik yang unik dengan struktur pemerintahan parlementer dan karakteristik khusus yang mencerminkan sejarah dan konteks sosial-politik negara tersebut. Berikut adalah rincian mengenai sistem politik di Israel:
1. Struktur Pemerintahan
a. Eksekutif
- Perdana Menteri: Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan di Israel dan memiliki kekuasaan eksekutif utama. Perdana Menteri memimpin eksekutif, menentukan kebijakan domestik dan luar negeri, serta mengawasi administrasi pemerintahan.
- Pemilihan: Perdana Menteri tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebaliknya, pemilihan umum untuk Knesset menentukan partai-partai politik yang akan berkoalisi untuk membentuk pemerintahan, dan pemimpin partai yang menang biasanya diangkat sebagai Perdana Menteri.
- Fungsi: Memimpin kabinet, merancang dan melaksanakan kebijakan, serta merekomendasikan penunjukan pejabat tinggi.
- Presiden: Presiden adalah kepala negara yang memiliki peran ceremonial dan simbolis. Presiden juga memiliki beberapa fungsi formal seperti menandatangani undang-undang dan memberikan grasi.
- Pemilihan: Presiden dipilih oleh Knesset untuk masa jabatan tujuh tahun dan dapat menjabat hanya satu periode.
- Fungsi: Menandatangani undang-undang, menunjuk Perdana Menteri (berdasarkan rekomendasi Knesset), dan melakukan tugas-tugas ceremonial.
b. Legislatif
- Knesset: Knesset adalah lembaga legislatif Israel yang terdiri dari satu kamar (unikameral) dengan 120 anggota. Anggota Knesset (MK) dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun.
- Fungsi: Membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Knesset juga memiliki kekuasaan untuk memakzulkan Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya.
- Pemilihan: Sistem pemilihan proporsional digunakan dalam pemilihan Knesset, di mana kursi dialokasikan berdasarkan persentase suara yang diterima oleh partai-partai politik.
c. Yudikatif
- Mahkamah Agung Israel: Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan undang-undang, mengawasi konstitusionalitas, dan memutuskan kasus-kasus penting. Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai pengadilan administratif.
- Pengangkatan Hakim: Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh komite pengangkatan yang terdiri dari anggota Knesset, hakim, dan pejabat pemerintah.
- Pengadilan Biasa dan Pengadilan Khusus: Selain Mahkamah Agung, Israel memiliki pengadilan-pengadilan lain termasuk pengadilan distrik, pengadilan magisterial, dan pengadilan khusus seperti pengadilan militer. Penting untuk diingat bahwa pilihan permainan dapat bervariasi karena Slot Deposit Pulsa dapat mengubah penawarannya secara berkala. Namun, pelanggan dapat yakin akan pengalaman bermainĀ slot pulsa 5000 yang menyenangkan dan beragam di Slot Deposit Pulsa RTG Slot Deposit Pulsas, yang menawarkan berbagai permainan yang memenuhi berbagai keinginan dan minat.
2. Sistem Pemilihan dan Partai Politik
- Sistem Pemilihan: Pemilihan umum di Israel menggunakan sistem proporsional dengan daftar partai. Pemilih memilih partai politik, dan kursi Knesset dialokasikan berdasarkan persentase suara yang diterima oleh setiap partai.
- Threshold: Untuk memperoleh kursi di Knesset, partai politik harus melewati ambang batas minimum suara, yaitu 3.25% dari total suara yang sah.
- Sistem Koalisi: Karena sistem proporsional sering kali menghasilkan parlimen yang terfragmentasi, pemerintahan di Israel biasanya terdiri dari koalisi beberapa partai. Perdana Menteri harus membentuk koalisi untuk mendapatkan dukungan mayoritas di Knesset.
3. Pemerintahan Lokal dan Otonomi
- Pemerintah Lokal: Israel dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi, termasuk kota-kota, daerah, dan dewan lokal. Pemerintahan lokal bertanggung jawab untuk urusan sehari-hari seperti perencanaan kota, pendidikan lokal, dan layanan sosial.
- Pemilihan Lokal: Kepala pemerintah lokal, seperti walikota dan anggota dewan kota, dipilih melalui pemilihan lokal.
4. Isu Khusus dan Tantangan Politik
- Konflik dan Keamanan: Politik Israel sering dipengaruhi oleh isu-isu terkait keamanan dan konflik dengan tetangga, terutama dengan Palestina. Kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah area utama perhatian dalam politik Israel.
- Isu Sosial dan Politik Internal: Isu-isu sosial, seperti hubungan antara berbagai komunitas etnis dan agama, serta pembagian sumber daya, juga menjadi topik utama dalam politik domestik.
5. Sistem Peradilan dan Akuntabilitas
- Ombudsman dan Pengawasan: Israel memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas, termasuk institusi yang menangani pengaduan terhadap tindakan pemerintah dan lembaga publik.
- Pengawasan Media dan Masyarakat Sipil: Media bebas dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi dan menilai tindakan pemerintah, serta dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, sistem politik Israel adalah sistem parlementer dengan struktur pemerintahan yang mencakup elemen-elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling berinteraksi dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara.