Menjelang penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilgub Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, kantor Komisi Pilgub Biasa (KPU) DKI Jakarta digeruduk massa pendemo yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta.
Pantauan Liputan6.com, puluhan pendemo berbaju putih itu membawa spanduk “Coblos Tiga Paslon”. Mereka cuma bisa mengungkapkan anggapan di samping Kantor KPU, karena jalan depan kantor penyelenggara pemilu itu telah steril dan dijaga polisi.
Perwakilan JRMK, Andi Apriyandi mengungkapkan gerakan coblos tiga paslon dan golput ialah format protes rakyat yang selama ini tidak didengar suaranya dikala pemilihan paslon.
“Golput sebagai protes rakyat. Pilkada https://www.drbagchi.com/ ialah peristiwa penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sanggup mengelola kota dengan bagus dan mendengar suara rakyat, terpenting warga miskin kota,” kata Andi di depan KPU Jakarta, Senin (23/9/2024).
Andi menyebut, seharusya, Pilkada menjadi arena adu gagasan dan visi, di mana rakyat bisa memilih pemimpin yang sanggup mengatasi problem warga.
“Problem seperti warga Kampung Bayam yang mash terhambat jalan masuknya ke Kampung Susun, warga Kampung Gang Lengkong yang terancam digusur oleh perusahaan, dan pedagang keil di Ancol yang menghadapi ancaman pencabutan izin usaha mereka. Namun, kemauan ini pupus memperhatikan apa yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024,” kata ia.
Menurut Andi, Pilkada Jakarta cuma jadi permainan elite dan tidak sanggup menimbulkan calon yang dibutuhkan Jakarta.
“Alih-alih menjadi arena demokrasi yang sehat, Pilkada Jakarta malah jadi permainan politik para elite. Partai-partai yang seharusya bisa menimbulkan banyak calon untuk rakyat, justru menyusun koalisi besar di belakang satu calon, menjegal munculnya calon potensial lain,” kata ia.
“Pilkada walhasil cuma jadi alat bagi para elite untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil,” sambungnya.
Kebutuhan Rakyat Miskin Tak Jadi Prioritas
Menurut JRMK, kebutuhan dan problem rakyat miskin kota Jakarta, seperti perumahan pantas, ancaman penggusuran, dan kans usaha, tidak menjadi perhatian utama dalam pengerjaan politik ini.
“Kami dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta mengungkapkan Golput sebagai sikap politik kami. Kami menolak metode politik yang cuma melayani kepentingan elite dan tidak memperdengarkan rakyat. Sebagai format protes, kami akan memakai hak suara kami dengan metode mencoblos segala pasangan calon di surat suara,” tegasnya.
“Ini ialah simbol perlawanan kami kepada Pilkada yang cuma memberi opsi semu dan tidak berpihak pada rakyat,” sambunya.
Andi menyadari, sedangkan secara undang-undang suara Golput tidak mempengaruhi hasil Pilkada, pihaknya yakin bahwa tingginya jumlah surat suara tidak sah akan memperlihatkan bahwa gubernur terpilih tidak memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat.
“Ini akan menjadi pesan tegas bahwa rakyat tidak percaya dengan pengerjaan Pilkada yang telah diatur oleh elite, bukan oleh rakyat,” pungkasnya.
